KONTAN.CO.ID - Pengumuman UMP 2027 mulai dilakukan sejumlah pemerintah provinsi menjelang batas waktu penetapan pada 21 November 2026. Kebijakan ini mengacu pada aturan pengupahan terbaru dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta ketenagakerjaan.
UMP biasanya diumumkan setiap tahun dan berlaku pada tahun berikutnya. Karena itu, pengumuman UMP pada November 2026 menjadi perhatian pekerja dan pengusaha karena menentukan batas upah minimum yang berlaku mulai 1 Januari 2027.
Lalu, apa sebenarnya UMP? Masyarakat wajib tahu mengenai kebijakan pengupahan ini.
Baca Juga: Jangan Salah Pilih! Ini Daftar Frozen Food yang Tetap Sehat buat Tubuh
Apa Itu UMP?
Melansir laman Kemnaker RI, UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah batas upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah satu provinsi sebagai acuan pengupahan pekerja.
Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk melindungi pekerja, menjaga daya beli, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha.
UMP juga berbeda dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMP berlaku pada tingkat provinsi, sedangkan UMK ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu.
Apabila suatu kabupaten/kota menetapkan UMK, besaran yang berlaku di wilayah tersebut mengikuti ketentuan upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan, bukan semata-mata angka UMP provinsi.
Baca Juga: UMP Sumsel 2027 Naik 6,77% Jadi Rp 4,21 Juta, Ini Ketentuan bagi Pengusaha
Kebijakan UMP 2027: Pemerintah Mulai Umumkan Upah Minimum Sejumlah Provinsi
Berdasarkan perkembangan pengumuman hingga 20 November 2026, sejumlah provinsi telah menetapkan besaran UMP 2027. Berikut beberapa di antaranya.
|
Provinsi |
UMP 2026 |
UMP 2027 |
Kenaikan Nominal |
Kenaikan (%) |
|---|---|---|---|---|
|
Sulawesi Barat |
Rp3.315.934 |
Rp3.502.000 |
Rp186.066 |
5,61% |
|
Riau |
Rp3.708.495 |
Rp4.031.000 |
Rp322.505 |
8,70% |
|
Kalimantan Utara |
Rp3.775.243 |
Rp4.027.000 |
Rp251.757 |
6,67% |
|
Aceh |
Rp3.932.552 |
Rp4.197.000 |
Rp264.448 |
6,72% |
|
DKI Jakarta |
Rp5.729.876 |
Rp6.136.941 |
Rp407.065 |
7,10% |
Data berdasarkan laporan pengumuman dan perkembangan penetapan UMP per 20 November 2026. DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1% dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
Provinsi lain yang dilaporkan telah menetapkan UMP 2027 meliputi Aceh sebesar Rp4.197.000, Riau Rp4.031.000, Kalimantan Utara Rp4.027.000, Sulawesi Barat Rp3.502.000, dan Jawa Barat sekitar Rp3 juta.
Baca Juga: UMP Riau 2027 Naik 6,63% Jadi Rp 4,03 Juta, Ini Rincian Upah Sektoralnya
Formula Perhitungan Kenaikan UMP 2027
Penetapan UMP 2027 mengacu pada kebijakan pengupahan terbaru, termasuk PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, sebagaimana diberitakan dalam pedoman Kemnaker.
Formula penyesuaian upah minimum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 1.
Secara sederhana, formula penyesuaian upah minimum dapat digambarkan sebagai berikut:
Penyesuaian UMP = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)
- Inflasi: kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli pekerja.
- Pertumbuhan ekonomi: mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah.
- Alfa (α): indeks tertentu yang digunakan dalam formula, dengan rentang 0,5 hingga 1.
Selain formula tersebut, pemerintah daerah juga mempertimbangkan KHL serta kondisi ketenagakerjaan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dalam menentukan besaran kenaikan.
Kemnaker menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat 26 November 2026, UMK paling lambat 25 November 2026, dan UMSK paling lambat 30 November 2026.
Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK
Dalam kebijakan pengupahan, terdapat beberapa istilah upah minimum yang perlu dipahami pekerja maupun perusahaan.
|
Istilah |
Pengertian |
|---|---|
|
UMP |
Upah Minimum Provinsi, berlaku sebagai acuan tingkat provinsi |
|
UMK |
Upah Minimum Kabupaten/Kota, ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota |
|
UMSP |
Upah Minimum Sektoral Provinsi, untuk sektor tertentu di tingkat provinsi |
|
UMSK |
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, untuk sektor tertentu di tingkat kabupaten/kota |
Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk bidang usaha tertentu yang memiliki karakteristik atau risiko pekerjaan tersendiri. Karena itu, pekerja perlu memperhatikan bukan hanya UMP atau UMK, melainkan juga ketentuan upah minimum sektoral yang berlaku di wilayah dan bidang pekerjaannya.
Baca Juga: UMP DKI Jakarta 2027 Naik 7,1%, Capai Rp 6,13 Juta
Siapa yang Berhak Mendapat UMP?
Ketentuan upah minimum pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pekerja, terutama pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih diarahkan menggunakan struktur dan skala upah perusahaan yang mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, kinerja, serta kualifikasi.
UMP bukan berarti seluruh pekerja di suatu provinsi otomatis memperoleh upah dengan nominal yang sama. Besaran upah juga dapat dipengaruhi jabatan, masa kerja, sistem pengupahan, ketentuan sektoral, dan peraturan yang berlaku.
Tonton: Kursi Wapres Kosong, Elite Berebut Posisi! Rakyat Dapat Apa?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News