Apa Itu Wali Hakim? Ini Syarat Mengajukan Wali Hakim dalam Pernikahan

AGAMA DAN KEPERCAYAAN - Wali nikah menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Wali nikah adalah orang yang memiliki kuasa dan wewenang atas atau anak perempuan yang hendak melakukan akad nikah.

Nah, dalam pernikahan dikenal dua wali yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan wanita yang akan menikah.

Sementara, wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya menjadi pejabat hukum (hakim) atau penguasa.

Dirangkum dari laman Kementerian Agama Sulawesi Selatan, wali nasab boleh pindah kepada wali hakim jika sudah tidak ada garis wali nasab.

Selain itu, walinya mafqud (hilang), wali tersebut tidak mau menikahkan, walinya jauh, walinya sakit, walinya tidak dapat dihubungi, hak walinya dicabut negara, walinya sedang ihram, walinya bersembunyi, walinya udzur, dan walinya adhal atau mogok.

Selain itu, masih ada beberapa syarat mengajukan wali hakim yang harus dipenuhi. Lantas, apa saja syarat mengajukan wali hakim?

Syarat ajukan wali hakim

Syarat pengajuan wali hakim atau prosedur nikah menggunakan wali hakim diatur dalam PMA 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Syarat pengajuan wali hakim atau prosedur nikah menggunakan wali hakim diatur dalam PMA 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dirangkum dari PMA No.20/2019 dan NU Online, berikut adalah syarat mengajukan wali hakim:

1. Wali nasab tidak ada

Ketiadaan wali nasab murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang berhak menjadi wali.

Sedangkan ketiadaan wali secara syariat misalnya wali yang ada masih kecil atau mengalami gangguan jiwa.

Sekalipun ada orang terdekat, tetapi tidak berhak menjadi wali karena hanya sebagai ayah tiri, ayah angkat, atau bukan ayah kandung yang sah.

2. Wali adhal/menolak menikahkan

Status adhal ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Lebih jelas, para ulama mendefinisikan wali adhal sebagai wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu sesuai permintaannya.

Padahal, anak perempuan tersebut berakal sehat, sudah balig, serta memiliki calon suami yang sekufu dan sangat dicintainya.

Syariat menetapkan, hukum penolakan wali tanpa alasan yang benar secara syari’i untuk menikahkan adalah haram berdasarkan ayat, “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,” (Surat Al-Baqarah ayat 232).

Namun, benar dan tidaknya alasan wali yang enggan menikahkan akan dibuktikan oleh penghulu, petugas pencatat nikah dari KUA, atau hakim di pengadilan negeri agama.

3. Walinya tidak diketahui keberadaannya baik sudah meninggal maupun masih hidup

Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

Calon pengantinyang memiliki wali tidak jelas seperti ini, hendaknya memastikannya terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan informasi, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.

4. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara

Hal ini dibuktikan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Dalam kondisi ini, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan wali hakim, mewakilkan kepada yang lain, atau menikahkan di tempat dirinya berada, seperti melalui alat komunikasi.

5. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam

Dalam hal ini, wali yang lain tidak ada, sedangkan satu-satunya wali dalam keadaan kufur. Sementara perempuan yang akan dinikahkan adalah seorang muslimah. Pernikahan perempuan tersebut dilakukan dengan wali hakim.

6. Walinya dalam keadaan berihram

Wali sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.

7. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat wali hakim konsultasikan hak perwalian nikah ke KUA saat Anda mendaftar nikah.