Inilah perbedaan subsidi KPR FLPP dan BP2BT

Sabtu, 06 Maret 2021 | 13:45 WIB   Penulis: Virdita Ratriani
Inilah perbedaan subsidi KPR FLPP dan BP2BT


Pengertian dan syarat BP2BT

Sementara BP2BT adalah kredit kepemilikan rumah bersubsidi program kerjasama antara Bank BTN dengan Kementerian PUPR. Fasilitas ini diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah mempunyai tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. 

Dikutip dari Kontan.co.id (1/2/2021), pemerintah menyediakan bantuan subsidi KPR BP2BT bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN.  Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi uang muka KPR sebesar 45% dari harga rumah hingga Rp 40 juta.

Dengan nilai bantuan tersebut, juga akan mengurangi nilai angsuran KPR para MBR. Kemudian, uang muka mulai 1% dan tenor kredit hingga 20 tahun.

Untuk program subsidi KPR BP2BT suku bunga fixed sebesar 10% selama tiga tahun pertama. Setelah itu, suku bunga tahun keempat bisa floating dengan tetap memperhatikan batas tertinggi yang ditetapkan pemerintah. 

Baca Juga: Tahun ini, anggaran Ditjen Perhubungan Darat dihemat sekitar Rp 1,98 triliun

Berikut syarat untuk mengikuti program subsidi KPR dari program BP2BT, yaitu:

  • Warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
  • Pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
  • Penghasilan maksimum Rp 6 juta (Papua Rp 6,5 juta) untuk rumah tapak dan penghasilan maksimum Rp 8 juta untuk rumah susun (Papua Rp 8,5 juta).
  • Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun.
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku. 
  • Wajib memiliki tabungan di Bank BTN selama minimal tiga bulan.

Adapun uang muka yang harus disiapkan untuk mendapatkan KPR rumah subsidi mulai dari 1%. Sementara batas harga hunian yang bisa menggunakan KPR BP2BT akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR. 

Untuk rumah tapak mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 219 juta. Kemudian untuk rumah susun mulai Rp 288 juta hingga Rp 385 juta. Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp 120 juta hingga Rp 155 juta.

Selanjutnya: ​Ini syarat dapat subsidi KPR BP2BT Rp 40 juta dari pemerintah

 


.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Virdita Ratriani

Terbaru