KECERDASAN BUATAN (AI) - JAKARTA. Dalam era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memainkan peran penting dalam berbagai sektor bisnis, termasuk dalam bidang perpajakan. Kolaborasi antara AI dan konsultan pajak menjadi semakin relevan ketika bisnis berupaya mengotomatisasi proses yang kompleks dan memakan waktu.
Namun, mungkinkah teknologi ini benar-benar menjadi rahasia kesuksesan bagi bisnis? Berbagai perspektif bisa diambil untuk menjawab pertanyaan ini, dari sisi efisiensi operasional, inovasi teknologi, hingga dampak etika dan hukum.
Dari perspektif efisiensi operasional, AI mampu mengurangi beban kerja administratif yang biasanya ditanggung oleh konsultan pajak. Dalam proses perpajakan, banyak langkah yang memerlukan kalkulasi manual dan verifikasi data secara teliti, yang memakan waktu dan berisiko menimbulkan kesalahan manusia. Dengan AI, pekerjaan yang berulang, seperti pengisian formulir pajak, analisis pengeluaran, dan pelaporan pajak otomatis, dapat diselesaikan lebih cepat dan akurat.
Studi menunjukkan bahwa AI dapat mengurangi kesalahan dalam pengajuan pajak hingga 90%. Ketika konsultan pajak bekerja dengan AI, mereka dapat fokus pada tugas strategis yang lebih bernilai, seperti perencanaan pajak yang kompleks, memberikan saran terkait investasi pajak, serta membantu bisnis dalam mengambil keputusan keuangan. Pada akhirnya, kolaborasi ini meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan konsultan pajak.
Baca Juga: Gandeng Microsoft, iSeller Perkenalkan Asisten Bisnis Berbasis Kecerdasan Buatan
Kolaborasi AI dan konsultan pajak membuka peluang inovasi yang tak terbatas di dunia perpajakan. Teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis tren historis dan memprediksi potensi perubahan dalam regulasi pajak, yang memungkinkan bisnis untuk lebih siap menghadapi perubahan kebijakan. Dalam beberapa kasus, AI dapat mengidentifikasi celah atau peluang untuk penghematan pajak yang mungkin tidak terdeteksi oleh manusia.
Teknologi seperti pembelajaran mesin (machine learning) dapat mempelajari pola dari data yang ada dan terus meningkatkan akurasi prediksi serta rekomendasi. Ini memberikan keuntungan bagi bisnis yang sering kali dihadapkan pada situasi yang dinamis, di mana regulasi pajak berubah seiring waktu. Inovasi ini mengarah pada otomatisasi yang lebih baik, sehingga proses perpajakan dapat berjalan lebih lancar tanpa harus tergantung pada manusia sepenuhnya.
Namun, tantangan teknologi juga tetap ada. Meskipun AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat, tetap diperlukan intervensi manusia untuk menangani situasi yang unik atau kasus yang tidak standar. Konsultan pajak tetap diperlukan untuk memahami konteks hukum dan memberikan penilaian yang sifatnya kualitatif, yang tidak bisa dilakukan oleh AI.
Di balik keuntungan yang ditawarkan oleh AI, muncul pula sejumlah pertanyaan etika dan hukum. Dalam konteks perpajakan, siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan dalam penghitungan atau pelaporan pajak? Apakah konsultan pajak sebagai pengguna AI akan dimintai pertanggungjawaban, ataukah perusahaan pengembang AI yang harus menanggung risikonya?
Baca Juga: Daftar 10 Perusahaan Terbesar di Tahun 2024
Aspek etika lain yang perlu dipertimbangkan adalah keamanan data. Sistem AI harus bekerja dengan data keuangan sensitif, dan ini menimbulkan risiko keamanan siber. Bagaimana jika terjadi kebocoran data atau manipulasi? Apakah sistem AI dapat sepenuhnya diandalkan untuk menjaga kerahasiaan informasi pajak klien?
Terkait regulasi, hukum perpajakan di berbagai negara mungkin belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi penggunaan AI dalam proses ini. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan konflik antara otoritas pajak, konsultan pajak, dan bisnis yang terlibat.
