MENCARI KERJA - Pemerintah terus berupaya memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja di Indonesia termasuk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.
Dikutip dari KONTAN.co.id (21/2/2021), pemerintah telah merilis 49 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Salah satunya adalah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. JKP ditujukan untuk pekerja atau buruh yang terkena PHK, seperti yang dilansir dari laman jdih.kemnaker.go.id.
Program JKP diselenggarakan untuk menjaga kelayakan kehidupan pekerja atau buruh jika mengalami PHK.
Baca Juga: Ini perbedaan bank syariah dan bank konvensional, Anda pilih yang mana?
Jaminan pekerja korban PHK
Dikutip dari Instagram Indonesia Baik, platform milik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Program JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Jaminan ini diberikan kepada korban PHK berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu maupun tidak.
KJP bisa diambil oleh peserta jika telah menyelesaikan iuran paling sedikit 12 bulan atau sudah membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Pelaku usaha atau pengusaha diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerja atau buruh sebagai peserta program JKP.
Karyawan korban PHK bisa mengajukan pencairan JKP setelah memenuhi beberapa syarat. Berikut syarat pencairan JKP untuk korban PHK.
- Bukti diterimanya PHK oleh pekerja atau buruh.
- Tanda terima lapor PHK dari dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- Perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial.
- Akta bukti pendaftaran perjanjian bersama.
- Petikan putusan pengadilan.
Manfaat KJP
Seperti yang tertuang pada PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program JKP, ada tiga manfaat yang diterima pekerja korban PHK. Manfaat JKP tersebut berupa:
1. Uang tunai
Manfaat ini diberikan setiap bulannya paling banyak enam bulan upah. Ketentuan pemberian uang tunai adalah:
- Sebesar 45 persen dari Upah untuk tiga bulan pertama.
- Sebesar 25 persen dari Upah untuk tiga bulan berikutnya.
Baca Juga: Simak persyaratan pendaftaran sekolah kedinasan BSSN tahun 2021
2. Akses informasi pasar kerja
Korban PHK berhak mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan dan asesmen diri atau konseling karir.
Mereka juga mendapatkan informasi dan bimbingan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
3. Pelatihan kerja
Manfaat ini diberikan untuk pekerja korban PHK yang dilaksanakan secara daring maupun luring.
Pelaksanaan pelatihan kerja selenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah terverifikasi.
Manfaat JKP tidak bisa didapat oleh pekerja atau buruh yang mengajukan pengunduran diri sendiri, cacat total tetap, pensiun, hingga meninggal dunia.
Selanjutnya: Lowongan kerja di BUMN Kimia Farma buat fresh graduate, ada yang tertarik?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
