MYANMAR - Apa itu Junta Militer yang memblokir akses jurnalis saat gempa Myanmar dan Thailand. Bencana gempa bumi menjadi sorotan dunia terkait dengan dampak kerusakan materi maupun moril.
Hal ini termasuk dengan kondisi yang sulit diakses di wilayah terdampak Myanmar karena pemblokiran Junta Militer.
Lalu, apa itu junta militer dan eksistensinya di Myanmar? Simak informasi selengkapnya.
Baca Juga: Terjadi 21 Kali Gempa Vulkanik di Kawah Gunung Gede
Apa Itu Junta Militer Myanmar?
Sejarah junta militer di Myanmar sebenarnya telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan militer memainkan peran dominan dalam politik negara tersebut.
Hingga kini, junta militer masih menghadapi perlawanan dari rakyat dan kelompok oposisi yang terus berjuang untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar.
Junta militer Myanmar merujuk pada pemerintahan yang dipimpin oleh militer setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Istilah "junta" sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti sekelompok pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan secara paksa.
Dalam konteks Myanmar, junta militer sering kali menguasai pemerintahan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan menekan oposisi politik serta kebebasan sipil.
Baca Juga: Prediksi Jepang, Megaquake atau Gempa Besar Bisa Tewaskan 300.000 Jiwa
Sejarah Junta Militer di Myanmar
Myanmar memiliki sejarah panjang di bawah pemerintahan militer. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah junta militer Myanmar, dilansir dari CFR.org.
1. Kudeta 1962 – Awal Rezim Militer
Pada 2 Maret 1962, Jenderal Ne Win memimpin kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu. Ne Win membentuk pemerintahan militer yang dikenal sebagai Dewan Revolusi, menerapkan sistem sosialisme yang menyebabkan isolasi ekonomi dan politik Myanmar.
2. Pemberontakan 1988 dan Kudeta 1990
Pada 1988, terjadi protes besar-besaran menentang rezim militer akibat ketidakstabilan ekonomi dan kebijakan represif. Militer menanggapi dengan kekerasan dan membentuk pemerintahan baru di bawah Dewan Ketertiban dan Hukum Negara (SLORC).
Pemilu 1990 dimenangkan oleh partai pro-demokrasi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, tetapi hasilnya tidak diakui oleh militer.
3. Transisi ke Demokrasi dan Kudeta 2021
Pada 2011, Myanmar mulai mengalami transisi menuju pemerintahan sipil dengan pemilihan umum 2015 yang dimenangkan oleh NLD. Namun, pada 1 Februari 2021, militer kembali melakukan kudeta, menahan Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintahan lainnya dengan alasan kecurangan pemilu 2020.
Baca Juga: Korban Tewas Gempa Myanmar Tembus 1.700 orang, Kebutuhan Kemanusiaan Bertambah
Junta Militer Myanmar di Masa Kini
Saat ini, Myanmar masih berada di bawah kendali junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Dampak dari kudeta 2021 antara lain:
1. Krisis Politik dan Hak Asasi Manusia
Militer menindak keras demonstrasi rakyat yang menentang kudeta, menyebabkan ribuan korban jiwa dan penangkapan massal. Pemerintah militer membatasi kebebasan pers dan akses internet untuk mengontrol informasi.
2. Kondisi Ekonomi yang Memburuk
Sanksi ekonomi dari negara-negara Barat semakin memperburuk kondisi ekonomi Myanmar. Ketidakstabilan politik menyebabkan banyak perusahaan asing hengkang dari negara tersebut.
3. Perlawanan dari Kelompok Pro-Demokrasi
Banyak warga sipil membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) untuk melawan junta militer. Beberapa kelompok etnis bersenjata juga meningkatkan serangan terhadap pasukan junta di berbagai wilayah.
Itulah informasi terkait Junta Militer yang memblokir akses jurnalis saat gempa Myanmar dan Thailand.
Tonton: China Suntikkan 500 Miliar Yuan ke Bank-Bank Besar, Apa Dampaknya?
Selanjutnya: Asam Urat Disebabkan Oleh Apa? Ini Penjelasan Mengenai Gejala & Penyebabnya
Menarik Dibaca: Asam Urat Disebabkan Oleh Apa? Ini Penjelasan Mengenai Gejala & Penyebabnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
