Tepat 1 Tahun Masa Pemerintahan, Simak Kinerja & Profil Prabowo Selaku Presiden ke-8

Senin, 20 Oktober 2025 | 15:20 WIB

ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemberian Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama dan Samkaryanugraha di atas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat di perairaan Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama kepada enam prajurit dan Samkaryanugraha kepada 12 satuan TNI yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/agr

Penulis: Ryan Suherlan | Editor: Ryan Suherlan

KONTAN.CO.ID - Tepat pada 20 Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto dilantik bersama Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka yang menjadikannya hari ini tepat satu tahun masa pemerintahan Prabowo dan Gibran. Prabowo merupakan Presiden Indonesia ke-8 setelah Joko Widodo menempati kursi di periode sebelumnya.

Nama Prabowo Subianto sudah tidak asing dalam dunia militer karena beliau sempat menempuh pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang, lulus tahun 1974.

Tokoh yang lahir pada 17 Oktober 1951 tersebut merupakan anak dari Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom terkemuka Indonesia dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) melalui kakeknya.

Selain aktif dalam dunia militer, Prabowo Subianto juga aktif dalam dunia politik. Terbukti dari partai yang didirikannya pada 2008 lalu yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Melalui partai tersebut, Prabowo Subianto berkali-kali maju sebagai calon presiden sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.

Hari ini, 20 Oktober 2025 tepat menjadi satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran yang disusun oleh Celios (Center of Economic and Law Studies) melalui survei panel, berikut ringkasannya.

•⁠ ⁠56% responden menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, 43% persen menilai tidak ada yang berhasil sama sekali sehingga elektabilitas Prabowo turun 34% akibat ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan.
•⁠ ⁠72% responden menilai kinerja pemerintah dinilai buruk. 80% menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik dan 64% menilai kualitas kepemimpinan rendah.
•⁠ ⁠81% responden menilai pengelola anggaran tidak transparan dan 91% menilai komunikasi pemerintah buruk atau sangat buruk.
•⁠ ⁠75% responden menilai penegakan hukum semakin tumpul dan 43% menilai pemberantasan korupsi tidak efektif.
•⁠ ⁠84% responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan dan 53% menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.