Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Gaji PPS Pemilu 2024

Sabtu, 21 Januari 2023 | 12:00 WIB   Penulis: Virdita Ratriani
Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Gaji PPS Pemilu 2024


KONTAN.CO.ID - Panitia Pemungutan Suara atau PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. 

Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 

Berdasarkan peraturan tersebut, PPS dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, PPS akan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

Lantas, apa tugas PPS, wewenang PPS, gaji PPS, dan anggota PPS? 

Baca Juga: ASN Boleh Jadi Panitia Pemilu, Wapres Minta Tetap Harus Netral

Anggota PPS 

Tugas PPS

Jumlah anggota PPS sebanyak tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. 

Sementara itu, susunan keanggotaan PPS terdiri atas: 

  • 1 Orang ketua merangkap anggota; dan
  • 2 Orang anggota.

Sedangkan untuk Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

Baca Juga: Ini Besaran Gaji PPK dan PPS Pemilu, Masa Kerja 15 Bulan

Tugas PPS

Tugas PPS dalam Pemilu 2024 antara lain: 

  • Mengumumkan daftar Pemilih sementara;
  • Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
  • Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
  • Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  • Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
  • Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  • Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
  • Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  • Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Jaga Pertumbuhan Konsumsi Dalam Negeri di Tengah Ketidakpastian

Adapun tugas PPS  dilaksanakan dengan cara: 

  • Menyusun daftar Pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  • Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  • Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  • Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
  • Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  • Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  • Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama dua bulan setelah pemungutan suara; dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Baca Juga: Daftar Di Siakba.kpu.go.id, KPU Butuh Puluhan Ribu PPK Untuk Pemilu 2024

Wewenang PPS 


Tugas PPS

Sementara itu, wewenang PPS dalam Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: 

  • Membentuk KPPS;
  • Mengangkat Pantarlih;
  • Menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap;
  • Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  • Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: ASN Boleh Jadi Panitia Pemilu, Wapres Minta Tetap Harus Netral

Kewajiban PPS 

Dalam melaksanakan wewenang PPS di atas, PPS mempunyai kewajiban:

  • Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap;
  • Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  • Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  • Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
  • Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
  • Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  • Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  • Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Kemenkeu: Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan Akan Terdampak Resesi Global

Gaji PPS

PPS mendapatkan gaji bulananan dengan besaran yang berbeda tergantung kedudukannya. Dikutip dari Kompas.com (18/1/2023) gaji ketua PPS yakni sebesar Rp 1.500.000 per bulannya. 

Sementara gaji anggota PPS sebesar Rp 1.300.000 per bulannya. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PPS, yakni: 

  • Warga Negara Indonesia 
  • Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS 
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 
  • Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil 
  • Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan 
  • Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 
  • Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat 
  • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian penjelasan mengenai tugas PPS, wewenang PPS, jumlah anggota PPS, serta gaji PPS Pemilu 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Virdita Ratriani

Terbaru