Gaji Tunggal ASN: Konsep, Komponen, dan Manfaatnya

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi birokrasi, salah satunya melalui penyempurnaan sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wacana sistem gaji tunggal atau Single Salary System telah menjadi topik pembahasan utama dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan menciptakan sistem penggajian yang lebih efisien, transparan, dan berbasis kinerja.

Konsep ini dirancang untuk menyederhanakan struktur gaji yang rumit menjadi satu komponen penghasilan pokok yang lebih komprehensif.

Konsep dan Tujuan Single Salary

Sistem gaji ASN yang berlaku saat ini dikenal memiliki banyak komponen, seperti gaji pokok, berbagai tunjangan (tunjangan keluarga, tunjangan jabatan), serta honor kegiatan.

Kompleksitas ini sering kali menimbulkan ketidakadilan, di mana penghasilan pegawai tidak selalu sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dalam berbagai pernyataan di situs Kementerian PANRB, menegaskan bahwa single salary bertujuan untuk menyatukan semua komponen ini menjadi satu kesatuan pendapatan.

Bahkan wacana single salary bagi ASN ini sudah dibicarakan sejak tahun 2013 pada masa Menteri PANRB Azwar Abubakar dan terus berlanjut hingga sekarang.

Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan berbagai honor atau tunjangan yang tidak efisien dan memotivasi ASN untuk bekerja lebih produktif.

Ide ini, sebagaimana tercantum dalam Civil Apparatus Policy Brief yang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2017, bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja ASN dan meningkatkan profesionalisme.

Komponen Gaji dalam Sistem Baru

Dalam sistem single salary, penghasilan ASN akan terdiri dari dua komponen utama:

1. Gaji Pokok

Besaran gaji ini akan lebih besar dari yang berlaku saat ini karena sudah mengintegrasikan semua tunjangan.

Penentuan gaji pokok tidak lagi hanya berdasarkan pangkat dan golongan, tetapi juga melalui sistem grading (peringkat jabatan) dan job evaluation (evaluasi jabatan).

Sistem ini menilai kompleksitas pekerjaan, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko dari sebuah jabatan. Artinya, seorang ASN dengan jabatan dan grading yang sama akan memiliki gaji dasar yang setara.

2. Tunjangan Kinerja (Tukin)

Komponen ini akan menjadi pembeda utama dalam sistem baru. Tukin akan dibayarkan berdasarkan kinerja individu dan pencapaian instansi.

Hal ini menciptakan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada meritokrasi, di mana ASN yang memiliki performa kerja lebih baik akan mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Konsep ini menegaskan bahwa kerja keras dan kontribusi nyata akan dihargai secara finansial.

Selain itu, skema ini juga mempertimbangkan tunjangan kemahalan, yang disesuaikan dengan indeks harga atau biaya hidup di daerah penempatan ASN.

Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang bertugas di daerah dengan biaya hidup tinggi, sehingga gaji mereka menjadi lebih layak.

Tonton: Pemerintah Akan Dirikan Kementerian Haji & Umrah, Dijamin Bebas Korupsi

Manfaat dan Implementasi

Penerapan single salary membawa sejumlah manfaat strategis bagi pemerintah maupun ASN. Dari sisi pemerintah, sistem ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi anggaran dan tata kelola yang lebih transparan.

Bagi ASN, sistem ini menawarkan kepastian penghasilan yang lebih besar dan lebih adil, menghilangkan kesenjangan antara pegawai yang rajin dan yang kurang produktif.

Meskipun konsepnya sudah matang, implementasi single salary masih dalam tahap persiapan.

Menurut informasi resmi dari situs Kementerian PANRB dan BKN, pemerintah saat ini berfokus pada penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencana penerapan sistem ini, menurut dokumen resmi, juga tercatat dalam kerangka anggaran jangka menengah, mengindikasikan bahwa implementasinya kemungkinan akan dimulai pada tahun 2026.