Menjabat Tepat Satu Tahun, Simak Profil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

KONTAN.CO.ID - Gibran Rakabuming Raka genap 1 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, pada hari ini, Senin (20/10/2025).

Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia bersama Prabowo Subianto selaku Presiden RI sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 lalu. 

Pada kurun waktu tersebut, dinamika pemerintahan diwarnai berbagai kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan di kabinet Merah Putih tersebut.

Baca Juga: Patrick Kluivert Dipecat, Ini Deretan 10 Mantan Pelatih Timnas Indonesia

Sosok Gibran Rakabuming Raka muncul sebagai figur muda karena menjadi wakil presiden termuda sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Ia merupakan anak pertama dari Presiden Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo.

Menilik riwayat pendidikannya, Gibran berhasil menjadi lulusan dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan University of Technology, Sydney (UTS).

Gibran mulai terjun ke dunia politik pada 2019 dan memulai karirnya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang maju sebagai Wali Kota Surakarta dalam Pilkada 2020 bersama Teguh Prakosa.

Baca Juga: Jadwal Piala Dunia U-17 2025, Kapan Timnas Indonesia Main?

Langkah politik Gibran Rakabuming Raka berkembang pesat setelah ia terpilih sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Setelah satu tahun mendampingi Presiden Prabowo, berikut hasil spesifik terkait peran Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden RI menurut survey yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

•⁠  ⁠Janji politik: 56 % responden menilai bahwa janji politik hanya sedikit yang terlaksana, dan 43 % menilai tidak ada yang terlaksana sama sekali.
•⁠  ⁠Capaian program: 72 % responden menilai bahwa pencapaian program selama satu tahun “belum efektif” (43 % “buruk”, 29 % “sangat buruk”). 
•⁠  ⁠Kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik: 80 % menilai rencana kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (44 % “buruk”, 36 % “sangat buruk”).
•⁠  ⁠Kualitas kepemimpinan publik: 64 % menilai kualitas kepemimpinan masih di bawah ekspektasi (“buruk” 31 %, “sangat buruk” 33 %). 
•⁠  ⁠Tata kelola anggaran & transparansi: 81 % menilai tata kelola anggaran pemerintah belum transparan (39 % “buruk”, 42 % “sangat buruk”). 
•⁠  ⁠Komunikasi kebijakan: 91 % menilai komunikasi kebijakan pemerintah “buruk” atau “sangat buruk” (28 % “buruk”, 63 % “sangat buruk”). 
•⁠  ⁠Pajak dan pungutan: 84 % responden merasa pajak dan pungutan pemerintah memberatkan masyarakat. 
•⁠  ⁠Bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian: 53 % responden menyatakan bahwa bantuan atau program ekonomi yang dijalankan pemerintah belum membantu kebutuhan sehari-hari mereka.

Selanjutnya: Apindo Nilai Perang Dagang AS–China Buka Peluang Baru bagi Ekspor Indonesia

Menarik Dibaca: 8 Zodiak yang Paling Lucu dan Suka Bercanda, Gemini Termasuk

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News