UPAH MINIMUM - Beberapa daerah kini telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Berikut ini beda UMK dan UMP serta bagaimana ketentuan penetapannya.
Provinsi yang sudah menetapkan UMP, misalnya, DKI Jakarta. Pemerintah Ibu Kota Ri ini menetapkan UMP 2022 DKI Jakarta sebesar Rp 4.452.724.
Selain itu, UMP tahun 2022 di Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011. Kemudian, UMP Sumatra Selatan 2022 sebesar Rp 3.144.446.
Lalu, UMP Sulawesi Utara 2022 sebesar Rp 3.310.723. Lalu, UMP Sulawesi Selatan 2022 sebesar Rp 3.165.876 dan UMP Sulawesi Barat 2022 sebanyak Rp 2.678.863.
Setelah pemerintah provinsi menetapkan UMP, selanjutnya pemerintah kota atau kabupaten akan menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022.
Lantas, apa beda UMK dan UMP serta bagaimana ketentuan penetapannya?
Baca Juga: Pemprov Bali akui UMP tahun 2022 masih di bawah rata-rata nasional, ini penyebabnya
Mengenal UMP dan UMK
Dirangkum dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
Upah minimum terdiri atas:
- UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi.
- UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang berlaku hanya di sebuah kabupaten atau kota dengan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten atau kota bersangkutan.
Baca Juga: Sah, ini UMP tahun 2022 Jakarta, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumsel & Sulsel
Gubernur menetapkan upah minimum melalui Keputusan Gubernur. UMP ditetapkan paling lambat 21 November tahun berjalan.
Sementara UMK ditetapkan paling lambat 30 November tahun berjalan. Upah minimum ditetapkan berlaku terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Masa peralihan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan:
- Surat keputusan mengenai penetapan upah minimum sektoral berakhir.
- Upah minimum provinsi dan kabupaten atau kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum sektoral.
2. Perusahaan tidak dapat melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum 2022. Bagi perusahaan yang membayar di bawah upah minimum dikenakan sanksi pidana.
Selanjutnya: Daerah akan tentukan upah minimum sesuai mekanisme regulasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
