Apa Itu TKDN yang Dibahas Presiden Prabowo? Simak Arti, Manfaat, dan Aturan Saat Ini

CARI TAHU - JAKARTA. Pahami apa itu TKDN yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia memiliki aturan terkait peredaran barang elektronik dengan standar TKDN.

TKDN sempat ramai terkait dengan penundaan penjualan iPhone 16 yang dirilis pada bulan September 2024 lalu. Kala itu, pemerintah Indonesia belum mengizinkan peredaran perangkat karena TKDN.

Kini, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi ke jajaran Menteri terkait untuk deregulasi. Lantas, apa itu TKDN yang dimaksud pada Peraturan Kementerian Perindustrian? Intip penjelasan selengkapnya.

Pengertian TKDN

Barang elektronik dengan TKDN

TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri meruapkan htungan persentase komponen produksi barang atau jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam negeri Indonesia.

Konsep ini digunakan untuk mengukur seberapa besar produk dalam negeri yang digunakan dalam suatu produk atau proyek tertentu, baik itu produk elektronik, kendaraan, infrastruktur, atau layanan lainnya.

Tujuan TKDN

Berikut ini tujuan dari TKDN sesuai dengan Permenperin

Meningkatkan penggunaan produk lokal dalam berbagai industri.
Mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong perusahaan untuk memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja dari dalam negeri.
Mendukung pertumbuhan industri lokal, memperkuat ekonomi, dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Manfaat Penerapan TKDN

Mengutip Research Binus menjelaskan, berikut beberapa manfaat dari meningkatkan TKDN:

1. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri: Lewat penggunaan produksi dalam negeri berkaitan dengan kualitas produk atau komponen yang dihasilkan selama proses produksi.

2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja: Nah, saat kualitas produk atau komponen yang dihasilkan meningkat. Maka, akan berdampak dengan peningkatan produksi yang pengaruhnya penyerapan tenaga kerja yang meningkat.

3. Penghematan devisa: Kemudian, adanya penggunaan komponen hasil produksi dalam negeri dapat mengurangi biaya penyediaan komponen luar negeri.

Perhitungan TKDN

TKDN dinyatakan dalam bentuk persentase yang menunjukkan bagian dari suatu produk atau jasa yang menggunakan komponen lokal. Perhitungan TKDN ini mencakup tiga elemen utama:

Bahan baku lokal yang digunakan dalam produksi.
Tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proses produksi.
Proses produksi yang dilakukan di dalam negeri.
Misalnya, jika suatu perusahaan memproduksi barang dengan komponen dalam negeri sebesar 60%, maka TKDN barang tersebut adalah 60%.

Regulasi TKDN

Di Indonesia, regulasi mengenai TKDN diatur oleh Kementerian Perindustrian. Perusahaan yang memenuhi standar TKDN tertentu dapat memperoleh insentif dan prioritas dalam proyek-proyek pemerintah. Untuk proyek tertentu, pemerintah bahkan mewajibkan perusahaan mencapai batas minimum TKDN.

Regulasinya tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet adalah 40%.

Dalam sektor telekomunikasi, seperti ponsel atau perangkat jaringan, perusahaan diwajibkan memiliki TKDN minimum agar bisa dipasarkan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong penggunaan komponen atau tenaga kerja lokal dalam produk teknologi.

Instruksi Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menterinya untuk merevisi regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan realistis.

Prabowo menekankan bahwa pemaksaan TKDN yang kaku dapat menurunkan daya saing industri Indonesia di kancah global. Sebagai alternatif, Prabowo menyarankan penggantian persyaratan TKDN dengan pemberian insentif kepada industri.

Instruksi ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta pada 8 April 2025. Prabowo menyoroti bahwa regulasi TKDN yang terlalu ketat dapat membuat investor lebih memilih negara lain, sehingga perlu penyesuaian untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

Melansir dari laman Komdigi, Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai upaya lain dalam meningkatkan produk domestik.

Selain itu, Prabowo menyatakan komitmennya untuk melakukan deregulasi dengan memangkas sistem perizinan yang berbelit-belit, guna menciptakan iklim industri yang lebih kondusif dan efisien.

Tentu, menarik untuk ditunggu langkah selanjutnya terkait penerapan TKDN untuk industri di Indonesia. Demikian penjelasan terkait apa arti TKDN terkait aturan perizinan peredaran barang elektronik dan lainnya di Indonesia.

Tonton: Pasar Saham Terbakar, Robert Kiyosaki Sarankan Simpan 3 Aset Non Wall Street